Published On: Thu, Oct 26th, 2017

Yusril: Terlalu Prematur Bilang PBB Tak Ikut Pemilu 2019

Share This
Tags

Dari 13 partai politik yang berkas persyaratannya sebagai calon peserta Pemilu 2019, dinyatakan tidak lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum, Partai Bulan Bintang langsung bereaksi. Yang pasti, 13 parpol termasuk PBB tak diikutkan dalam verifikasi administrasi, alias mengarah gagal jadi peserta Pemilu. Apa reaksi PBB?

“DPP PBB ingin menegaskan sampai detik ini belum ada keputusan KPU bahwa partai tertentu lulus ikut Pemilu 2019, dan partai tertentu tidak lulus. Terlalu prematur untuk mengatakan demikian,” tukas Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam pesan singkat, Jumat (20/10).

Terlebih, kata Yusril, partainya akan membawa urusan pendaftaran ini ke Badan Pengawas Pemilu. Yusril menyatakan KPU memang belum mengumumkan resmi sehingga belum bisa dilaporkan ke Bawaslu, namun pihaknya akan tetap bicara dengan Bawaslu.

“PBB memang belum masuk ke sengketa melawan KPU di Bawaslu, karena Keputusan KPU bahwa kita lulus atau tidak lulus Pemilu itu memang belum ada dan masih jauh waktunya dari sekarang,” ucapnya

Yusril menuturkan masalah yang diadukan ke Bawaslu adalah terkait Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) berbasis website. Untuk diketahui, parpol wajib menginput semua berkas persyaratan ke SIPOL, dan tetap membawa hard copynya ke KPU. Namun PBB mendapati banyak masalah di SIPOL saat input data.

“DPP PBB akan membahas pengajuan ‘laporan pelanggaran’ ke Bawaslu terhadap permasalahan PBB yang telah memasukkan data elektronis ke SIPOL, tetapi mengalami hambatan karena sistem KPU sendiri yang sering up and down. Di samping alangkah mudahnya sistem SIPOL itu dihack oleh para hackers, sehingga data yang sudah masuk tiba2 berubah atau malah hilang samasekali,” ungkapnya.

PBB mengharapkan agar KPU berjiwa besar mengakui kelemahan sistem komputerisasi dalam SIPOL. Konkretnya, kata Yusril, KPU tidak mengambil keputusan berdasarkan SIPOL semata.

“DPP PBB akan minta Bawaslu membandingkan data hardcopy yang sudah lengkap dimiliki PBB, dengan data yang sudah diterima oleh KPUD-KPUD di seluruh Tanah Air dan dengan data yang ada di SIPOL KPU,” lanjutnya.

Dengan perbandingan itu, PBB akan minta Bawaslu untuk memediasi atau mencari penyelesaian yang bijak melalui musyawarah antara PBB dengan KPU, atau Bawaslu mengambil keputusan sendiri untuk memerintahkan KPU memeriksa ulang seluruh data PBB yang ada untuk diambil keputusan.

“Apa yang ada sekarang hanyalah partai yang datanya sudah lengkap dan yang belum lengkap diserahkan ke KPU, sementara hal itu masih merupakan sesuatu yang diperdebatkan dan belum ada keputusan resmi dari KPU,” tegas Yusril.

Prematur woi…(Uci Sanusi)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>