Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) Rosidi Roslan mengusulkan agar gaji dari penegak hukum seperti jaksa dan polisi dinaikkan. Harapannya, para penegak hukum tersebut dapat bekerja lebih maksimal dalam menegakan hukum dan melayani masyarakat.
Diakui oleh Rosidi, para penegak hukum seperti polisi dan jaksa saat ini sudah bekerja dengan baik dan maksimal. Namun, apabila diberi kenaikan gaji, kerja para penegak hukum tentunya akan lebih optimal.
Apalagi, tambah Rosidi, pekerjaan penegak hukum berisiko besar dan bahkan taruhannya adalah nyawa. Kenaikan gaji, lanjut Rosidi, selain dapat lebih mensejahterakan keluarga penegak hukum tetapi juga dapat membangkitkan semangat mereka (penegak hukum) dalam bekerja.
Rosidi yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 (LBH Antara 56) meyakini berharap dengan naiknya gaji jaksa dan polisi, maka akan berbanding lurus dengan profesionalitas dalam bekerja. “Kehidupan keluarga mereka pun akan lebih sejahtera,” ujarnya.
“Banyak pakar hukum yang mengatakan bahwa salah satu korupsi terbesar di dunia adalah korupsi di hukum. Nah, oleh karena itu para penegak hukum gajinya dinaikan agar lebih profesional,” ungkap Rosidi yang saat ini sedang menempuh pendidikan pasca sarjana fakultas hukum di Universitas Bung Karno.
Rosidi berpendapat peningkatan gaji untuk polisi dan jaksa dapat meningkatkan profesionalisme. Menurutnya, kinerja aparat tak berjalan jika pendapatan tak bagus.
“Dan memang gaji polisi dan jaksa itu perlu ditingkatkan agar menjadi lebih profesional,” terangnya.
Dia juga menyinggung soal hasil kajian Transparancy International yang mengakui kinerja KPK yang dianggap baik dalam memperbaiki CPI (Corruption Perseptions Index) Indonesia. Rosidi menginginkan sinergi aparat penegak hukum membaik untuk dapat memperbaiki indeks korupsi Indonesia.
“Ya ini yang harus kita perbaiki, oleh karena itu seharusnya parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum betul-betul bisa kita tingkatkan upaya-upaya kebersamaan ke depan agar tindak pidana korupsi oleh para penegak hukum menurun,” pungkas Rosidi.
