PBB Tak Lolos, LBH Antara 56 Mendukung Langkah Yusril PBB Tak Lolos, LBH Antara 56 Mendukung Langkah Yusril
Dua Partai politik (Parpol) yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU pada Pemilu 2019 dapat melayangkan gugatan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu. Hal tersebut... PBB Tak Lolos, LBH Antara 56 Mendukung Langkah Yusril

Dua Partai politik (Parpol) yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU pada Pemilu 2019 dapat melayangkan gugatan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu. Hal tersebut disampaikan Abhan kepada media ketika menghadiri Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2019 oleh KPU, di Hotel Grand Mercure, Gajah Mada, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

“Parpol yang tidak lolos ini, dapat mengajukan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu. Silahkan datang ke MH Thamrin 14. Kami terbuka untuk semua,” terang Abhan.

Menurut dia, objek gugatan yang dapat diajukan berupa keputusan KPU menetapkan partai politik.

Seperti diketahui, dari 16 Parpol, terdapat 14 Parpol yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019.

14 Parpol tersebut yakni, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Adapun Parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Gugatan Perdata dan Pidana
Bukan hanya menggugat kepesertaan dalam Pemilu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan mempidanakan Komisi Pemilihan Umum.

“Ya, bukan saja akan menggugat KPU Papua Barat dan KPU Pusat, tapi juga akan mempidanakan mereka,” kata Yusril di Jakarta, Minggu (18/2/18). Ia menegaskan ingin membongkar dugaan bawa ada konspirasi menggagalkan PBB ikut Pemilu dengan memperalat KPU.

Jadi, kata Yusril, PBB akan menggugat secara perdata dan melawan secara pidana. ”Semuanya, bukan saja akan kami gugat secara perdata, tapi juga akan kami lawan secara pidana,” tegas Yusril.

PBB, kata Yusril, sangat dirugikan dan dipermainkan KPU. Ia pun telah lama menduga partainya selalu dihalang-halangi dalam mengikuti Pemilu.

“Sebagai partai Islam moderat dan nasionalis, selalu dihalang-halangi ikut pemilu oleh kekuatan sekular dan kiri anti Islam. Sekuat tenaga kami akan melawan,” tandas Yusril.

“Nanti, kami periksa apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap nanti ada tenggat waktu untuk perbaikan, dan kami mempunyai waktu 12 hari kalender untuk menyelesaikan proses permohonan sengketa tersebut,” tutur Abhan, Sabtu (17/2/2018).

Tanggapan Masyarakat
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU tentang tidak lolosnya Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi peserta pemilu 2019. Fahri juga menyinggung keputusan KPU, yang meloloskan partai yang dianggap hanya memiliki pengurus di Jakarta.

“Bagaimana bisa PBB yang sudah ikut pemilu sejak 1999 (19 tahun) dan menjadi anggota DPRD di seluruh Indonesia dinyatakan enggak lolos, sementara partai yang pengurusnya hanya ada di Jakarta (dalam tipi aja lagi) bisa lolos??? Ayo jelaskan @KPU_ID segera umumkan,” ujar Fahri melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Ahad, 18 Februari 2018.

Senada dengan Fahri Hamzah, Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 (LBH Antara 56) Rosidi Roslan mengaku bingung dengan kebijakan KPU yang ditetapkan untuk Partai Bulan Bintang.

“Jangan-jangan ini ada apa-apanya,” ujar Rosidi bertanya-tanya.

Terkait dengan rencana Yusril Ihza Mahendra yang akan mengambil langkah hukum terhadap KPU, Rosidi sangat mendukung penuh.

“Tak ada orang atau lembaga yang kebal hukum di negeri ini. Jika memang ada yang harus diluruskan dalam hal ini guna tegaknya keadilan, maka sudah sepatutnya dilakukan,” tegas Rosidi yang saat ini sedang menempuh magister hukum di Universitas Bung Karno.

Sebagai seorang alumnus fakultas hukum Universitas Bung Karno, Rosidi sangat mengerti dan memahami langkah-langkah yang akan diambil Yusril Ihza Mahendra kepada KPU. “Karena memang langkah Yusril dan rekan-rekan dari PBB tersebut dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang,” terang Rosidi yang kini juga memegang amanah sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Karno.

Saya sangat berharap nantinya, tambah Rosidi, keputusan KPU terhadap PBB dianulir oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap agar PBB bisa turut meramaikan pesta demokrasi di Indonesia 2019 nanti.

Jadi, kita tunggu saja langkah hukum yang akan diambil Yusril…