IKA UBK Minta Segera Eksekusi Pengedar Guna Beri Efek Jera IKA UBK Minta Segera Eksekusi Pengedar Guna Beri Efek Jera
Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Sebab, beberapa hari terakhir penyelundupan narkoba mencapai 6 ton. Angka tersebut merupakan... IKA UBK Minta Segera Eksekusi Pengedar Guna Beri Efek Jera

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Sebab, beberapa hari terakhir penyelundupan narkoba mencapai 6 ton. Angka tersebut merupakan yang fantastik untuk sebuah barang haram seperti narkoba.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H Poeloengan mengungkapkan, penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba bukan hal yang baru. Andrea menilai bahwa Polri dan BNN perlu ada koordinasi dan kerjasama yang baik guna memastikan agar penyelundupan narkoba tidak terulang lagi.

“Sebenarnya ini problem yang berulang-terulang, tak bisa BNN, Polri dan lembaga terkait berjalan sendiri, penangananya harus jelas, sekarang lebih cenderung sendiri-sendiri,” kata Andrea dalam diakusi ‘Darurat Narkoba!’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Alhasil Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H Poeloengan merasa perlu adanya regulasi tentang darurat narkoba.

“Sangat diperlukan regulasi baik itu Perpu atau Perpres tentang darurat narkoba. Terlebih Presiden Jokowi sudah bilang ini hal luar biasa. Ada dasar hukumnya,” terang Andrea.

Dalam regulasi itu, Andrea berharap mengatur soal penyidik Polri maupun BNN yang diberi akses untuk masuk Lapas demi bisa memberantas narkoba di sana.

Diketahui bukan rahasia umum lagi, para penyidik terkadang kesulitan mengungkap jaringan narkoba di Lapas karena ada oknum maupun perlu izin.

“Nanti kendali dipegang Badan Narkotika Nasionao (BNN). Saat ada lembaga melakukan penegakkan hukum harus koordinasi dengan BNN lebih dulu, bukan di belakang. Sekarang kita tahu peredaran narkoba di Lapas besar. Tapi penyidik masuk Lapas saja susah. Semoga melalui regulasi darurat narkoba, para penyidik bisa all akses,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan yang sangat ekstrem terkait kasus narkoba sabu pada awal 2018 ini.

Menurut Sri Mulyani, dua tangkapan besar pada awal tahun ini bukan akhir dari perang terhadap kejahatan tersebut. Sebaliknya akan menjadi warning bagi semua pihak bahwa mafia narkoba semakin mengancam pertahanan Indonesia.

Ia mengharapkan sinergi yang sudah terjalin kuat antara Polri, TNI, BC, BNN, dan pihak lainnya semakin diperkuat. Selain itu, pihaknya juga akan mendukung dalam bentuk penambahan anggaran.

“Kita dukung dengan maksimal dengan penambahan anggaran untuk TNI, Polri, BNN, BC (Bea Cukai), dan instansi terkait lain, agar ancaman ini bisa kita atasi bersama,” kata Sri Mulyani.

Dr Rosidi Roslan SKM SH MPH MAP CLA

Serupa dengan Kompolnas dan Sri Mulyani, Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 Rosidi Roslan meminta agar penjagaan di laut maupun pintu masuk lainnya seperti melalui darat dan udara ke Indonesia harus diperketat. Hal ini demi terciptanya kondisi aman dan nyaman dari narkoba ataupun lainnya.

Dia menyarankan, agar semua pihak terkait lebih mengetatkan pengawasan dan saling bekerja sama guna menangkal masuknya narkoba.

Menurutnya, kejahatan narkoba ini bisa dikatagorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sangat serius untuk ditanggulangi. Karena para pengedar narkoba dengan berani dan terang-terangan menyasar ke berbagai kalangan masyarakat.

“Bukan hanya artis dan pejabat, pengedar juga menyasar pelajar dan anak-anak. Jelas ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa kita,” jelas Rosidi yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Karno.

Untuk itu, lanjut Rosidi, dirinya mendesak agar pihak terkait yang berwenang segera melaksanakan eksekusi mati terhadap pengedar narkoba yang telah diputuskan bersalah guna memberi efek jera. Dengan melaksanakan eksekusi mati terhadap pengedar, diharapkan nantinya para calon pengedar akan berpikir ulang untuk mengedarkan narkoba di Indonesia.

“Bukan hanya sebagai efek jera, pelaksanan eksekusi membutikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang konsisten menegakan hukum. Jadi jangan hanya berani memutuskan tetapi tidak berani melaksanakan keputusan karena kita sudah darurat narkoba,” tutup Rosidi yang saat ini sedang menempuh Magister Hukum di Universitas Bung Karno.