LBH Antara 56 Sedih dengan Kondisi Pesantren di Tangerang LBH Antara 56 Sedih dengan Kondisi Pesantren di Tangerang
Belakangan banyak diberitakan para calon kepala daerah dan pejabat publik di tanah air melakukan kunjungan ke beberapa pesantren di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah... LBH Antara 56 Sedih dengan Kondisi Pesantren di Tangerang

Belakangan banyak diberitakan para calon kepala daerah dan pejabat publik di tanah air melakukan kunjungan ke beberapa pesantren di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat bahkan pesantren di luar pulau jawa hanya sekadar blusukan dan tebar pesona. Sementara, ratusan pesantren yang letaknya tidak jauh dari ibu kota kondisinya memprihatinkan.

Temuan survei yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang (GP Ansor) cukup mengejutkan. Dari kunjungan lapangan terhadap 829 dari total sekitar 1.000 pesantren yang ada, hanya 121 pesantren di Tangerang yang masuk dalam kategori modern atau pengembangan.

“Mayoritas pondok pesantren di Kabupaten Tangerang masih dalam kategori salaf atau tradisional. Terdapat 708 Pesantren salaf dan 121 pesantren modern atau pengembangan,” terang Ketua Tim Peneliti yang juga Sekretaris Ansor Banten Khoirun Huda di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/4/18).

Berikut ini 5 (lima) fakta mengejutkan lainnya:

  • Keterbatasan asrama hingga kesejahteraan kyai atau pengasuh

Meski permasalah sanitasi merupakan temuan utama dalam survei ini, Huda menyebutkan ada permasalahan lain yakni keterbatasan asrama atau kobong, minimnya kesejahteraan guru sampai dengan biaya operasional pesantren.

“Tidak jarang kyai atau pengasuh pesantren membiayai segala kebutuhan pesantren karena memang tidak memungut biaya dari santrinya,” tutur Huda.

  • Pesantren kebanyakan tanpa nama

Permasalahan lain adalah adminstrasi. Dari hasil kunjungan itu, Huda menyebut masih ada Pesantren yang tidak ada namanya.

“Hal ini dikarenakan oleh kyainya memang tidak mau memberikan nama,” tukasnya.

  • Banyak santri dan kebutuhan peningkatan kualitas

Dari 829 pesantren yang terdata di Kabupaten Tangerang terdapat sekitar 56.436 santri yang terdiri dari 23.252 santri perempuan dan 33.184 santri laki-laki. Jumlah itu cukup besar dan membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah.

“Tentu sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren baik pendidikanya, santrinya, maupun kesejahteraan guru, ustadz, kyai ataupun pengasuhnya,” kata Huda.

  • Belum ada badan hukum

Dari 829 pesantren yang terdata hanya ada 157 pondok pesantren yang telah memiliki badan hukum. Selebihnya ada 672 Pondok pesantren yang sampai saat ini tidak atau belum memiliki badan hukum. Akibatnya banyak pesantren yang tidak bisa mengakses program pemerintah daerah.

“Ini juga menjadi tantangan pemerintah daerah agar bisa menyentuh dan membuat program khusus untuk kalangan pondok pesantren,” imbuhnya.

  • Belum adanya sanitasi yang memadai dan menolak dibangun

Di antara 829 pesantren itu bahkan ada yang menolak dibangun sanitasi. Ada 98 pesantren yang ketika ditanya meraka menyatakan tidak mau dibangun.

Selebihnya ada 731 Pesantren yang siap dan bersedia untuk dibangun Sanitasi Berbasis Pondok Pesantren (Sanitren).

“Salah satu alasannya karena merasa sanitasinya sudah cukup. Ada pula yang merasa tidak butuh atau bahkan tidak mau mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tandas Huda.

Keprihatinan LBH Antara 56

Mendengar dan kondisi memprihatinkan terkait kondisi pesantren di Tangerang, Ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 (LBH Antara 56) Rosidi Roslan mengaku sedih. Menurutnya, di tengah ramainya berita para pejabat negara yang melakukan roadshow ke sejumlah pesantren dan menyanjung pendidikan pesantren, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa pesantren ujung tombak pendidikan moral bangsa, tetapi faktanya sejumlah pesantren di Tangerang dengan kondisi memprihatinkan.

“Saya sedih dengan keadaan pesantren di Tangerang, wilayah penyangga ibu kota. Tak adakah upaya pemerintah untuk memperbaikinya?” ujar Rosidi.

Dia berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera mengambil langkah terbaik terhadap temuan GP Ansor tersebut. Rosidi juga meminta pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada para santri dan pengajarnya.

Terkait adanya pesantren yang tidak mau menerima bantuan, Rosidi menganjurkan perlu adanya pendekatan intensif dan kekeluargaan kepada mereka. Sehingga dapat mengetahui akar masalah penolakan mereka.

“Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk memajukan pendidikan di pesantren,” ungkap Rosidi.