LBH Antara 56 Usulkan Calon Ketua RT/RW Harus Sehat dan Bebas Narkoba LBH Antara 56 Usulkan Calon Ketua RT/RW Harus Sehat dan Bebas Narkoba
SekilasKota.com | Seperti diketahui, rukun tetangga (RT) bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang... LBH Antara 56 Usulkan Calon Ketua RT/RW Harus Sehat dan Bebas Narkoba

SekilasKota.com | Seperti diketahui, rukun tetangga (RT) bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Pada beberapa wilayah, khususnya di Jakarta, rukun tetangga dipimpin oleh seorang Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Dalam sistem birokrasi di Indonesia, biasanya RT (Rukun Tetangga) berada di bawah RW (Rukun Warga).

Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

Birokrasi di atasnya adalah Rukun Warga (RW), adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah. Rukun Warga (RW) merupakan Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan.

Dan intinya, Ketua RT maupun Ketua RW merupakan seorang pemimpin di wilayahnya. Dan menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 23 angka (1) huruf f, seorang Ketua RT dan Ketua RW harus menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam berpolitik.

“Berdasarkan Pergub Gubernur DKI itulah, kami mengusulkan kepada Gubernur Anies dan juga kepada Menteri Dalam Negeri untuk memasukkan syarat untuk menjadi calon Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Jakarta antara lain dengan melampirkan SKCK dari Kepolisian Resor terdekat,” ujar Sekretaris Jenderal Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56 Sunarya.

Kami juga, tambah Sunarya, mengusulkan agar calon Ketua RT dan Ketua RW melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari puskesmas atau rumah sakit yang terpercaya. Kemudian syarat lainnya yang diusulkan LBH Antara 56 adalah turut melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani/psikologi dari puskesmas atau rumah sakit terpercaya.

Menurut Sunarya, untuk membuktikan bahwa calon Ketua RT dan calon Ketua RW adalah seorang yang berkelakuan baik dengan tidak pernah tersandung pidana maka harus dibuktikan dengan SKCK.

Kedua, sambung Sunarya, bicara soal narkotika, ‘Indonesia Darurat Narkoba’ telah dilontarkan Presiden Jokowi sejak Februari 2015 dalam acara Rakornas Pemberantasan Narkoba di Jakarta. Berdasarkan kondisi darurat tersebut, BNN menegaskan tidak boleh ada ego sektoral untuk memberantas narkoba di Indonesia. Seluruh aparat pemerintah beserta masyarakat harus mewaspadai ancaman narkoba yang merusak generasi bangsa. Data dari BNN mengungkapkan penyalahgunaan narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2017, terhitung BNN telah mengungkap 46.537 kasus narkoba dengan mengamankan 58.365 orang tersangka.

“Bahkan, media telah memberitakan penggunaan narkotika di kalangan Ketua RT dan Ketua RW, antara lain: Ketua RW di Sukodono, Surabaya, ditangkap atas kepemilikan ribuan butir ekstasi (September 2012); Ketua RT di Bandara Sultan Hasanudin, Makassar, tertangkap tangan atas kepemilikan narkoba (Mei 2017); Ketua RT di Palopo, Sulawesi Selatan, tertangkap atas kepemilikan 40 paket sabu (Juni 2018),” terang Sunarya.

Oleh karena itu, kami berharap kepada Gubernur Anies dan juga Menteri Dalam Negeri untuk serius mempertimbangkan usulan kami ini demi kebaikan dan kepentingan masyarakat Jakarta.

“Kami tidak ingin, Ketua RT atau Ketua RW yang terpilih di masyarakat ternyata seorang pengguna atau pengedar narkotika. Dan kami juga tak ingin Ketua RT atau Ketua RW terpilih memiliki gangguan jiwa atau memiliki jiwa psikopat yang emosinya tidak stabil sehingga cenderung mudah terpancing amarah dan memberikan keputusan yang kurang bijaksana kepada masyarakat,” tutup Sunarya.